Tiger.Web.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditunjuk presiden terpilih Prabowo Subianto untuk kembali menjadi Menteri Keuangan pada pemerintahan selanjutnya.
Hal ini diungkapkan Sri Mulyani usai menemui Prabowo di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024) malam.
"Pada saat untuk pembentukan kabinet, beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan kembali," kata Sri Mulyani dikutip dari Kompas TV.
Baca juga: Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei: Kehadiran AS dan Eropa di Timur Tengah adalah Penyebab Perang
Lalu apa saja yang dibahas Sri Mulyani dengan presiden terpilih Prabowo Subianto?
1. Bukan Pertemuan Pertama
Bendahara Negara itu mengatakan, pertemuannya dengan Prabowo malam ini sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya yang membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
"Jadi kita diskusi cukup lama dan panjang ya selama ini dengan beliau," kata Sri Mulyani.
Berdasarkan catatan Kompas.com, Sri Mulyani sempat menemui Prabowo pada Senin (9/9/2024). Kala itu Sri Mulyani menghadap Prabowo ditemani oleh Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono.
2. Bahas APBN 2025
Sri Mulyani menyatakan, dalam beberapa pertemuan ini Prabowo ingin memastikan APBN 2025 disiapkan dengan baik untuk mendukung program-prgram prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Termasuk di dalamnya juga membahas mengenai pengoptimalan peningkatan penerimaan negara baik dari pajak, bea cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta belanja negara dan investasi.
"Beliau perhatian sangat kepada bagaimana dampak APBN kepada masyarakat, itu menjadi tekanan beliau," ucapnya.
Dia juga mengungkapkan, anggaran untuk penambahan nomenklatur kementerian dan lembaga (K/L) baru dan program prioritas pada pemerintahan selanjutnya telah diantisipasi dalam APBN 2025.
Baca juga: Buku Wasiat Perkuat Dugaan Suami di Tangerang Bunuh Diri Usai Bunuh Istri
"Kita akan membantu semaksimal mungkin untuk kementerian-kementerian yang mengalami perubahan, untuk nomenklaturnya maupun dari sisi pembagian tugasnya. Supaya mereka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bekerja secara lebih efektif," ujarnya.
3. Kemenkeu Tak Jadi Dipecah
Selain itu, Sri Mulyani juga membeberkan Kemenkeu tetap menjadi satu kesatuan. Artinya, rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dari Kemenkeu batal dilakukan.
"Pak Prabowo bicara tentang kementerian keuangan sebagai satu Kementerian," tuturnya.
