Tiger.Web.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menanggapi permintaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta tambahan anggaran dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun.
Andreas menilai, permintaan ini seharusnya dibahas secara internal terlebih dahulu, apalagi Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan pentingnya efisiensi anggaran.
"Menteri adalah pembantu presiden, jadi sebelum ada permintaan anggaran tambahan, sebaiknya dibicarakan dulu dalam rapat koordinasi internal bersama menteri koordinatornya," kata Andreas dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).
Baca juga: Carikan Kantor untuk Kementerian Baru, Sri Mulyani Data Aset Negara yang Nganggur
Sebagai pimpinan Komisi DPR yang membidangi hukum dan HAM, Andreas menganggap permintaan tersebut kurang relevan, mengingat anggaran tahun 2025 sudah ditetapkan melalui pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR.
"Apalagi, saat ini sudah ada pemisahan tiga kementerian: Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Lapas," jelasnya.
Andreas juga menyoroti, permintaan tambahan anggaran ini bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta efisiensi di kabinetnya.
Menurutnya, jika lonjakan anggaran sebesar itu disetujui, harus ada perencanaan dan program kerja yang matang serta transparansi mengenai bagaimana anggaran tersebut akan dialokasikan secara efektif.
Lebih jauh, Andreas menyebutkan, kenaikan anggaran yang signifikan untuk satu kementerian dapat mengganggu kebijakan fiskal nasional.
"Anggaran yang sudah ditetapkan tidak bisa diubah sembarangan. Setiap kenaikan besar di satu kementerian akan mengurangi ruang bagi kementerian lain yang juga membutuhkan anggaran besar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," tambahnya.
Meskipun Menteri HAM Natalius Pigai beralasan bahwa tambahan anggaran ini diperlukan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo, termasuk makan bergizi gratis dan pembangunan tiga juta rumah, Andreas menegaskan, semua program harus diperhitungkan secara matang dan selaras dengan tujuan jangka panjang pemerintahan.
Baca juga: Jabat Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli Tercatat Punya Harta Rp 4,5 Miliar
"Tantangan besar lainnya seperti ketahanan pangan, infrastruktur, dan penanganan kemiskinan juga membutuhkan perhatian. Kenaikan anggaran harus diperhitungkan dengan cermat," tegas Andreas.
Sebelumnya, Natalius Pigai menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk menunjang kerja Kementerian HAM yang baru, termasuk pembangunan dan pengawasan HAM di seluruh wilayah Indonesia, serta penanganan kasus pelanggaran HAM yang kompleks.
Pigai juga merencanakan program sosialisasi HAM di 79 ribu desa dan pendirian Universitas Hak Asasi Manusia, yang akan menjadi yang pertama di dunia.
Andreas menutup dengan menyatakan bahwa meskipun tujuan Menteri Pigai baik, perlu ada kajian mendalam agar program berjalan efektif tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat.
"Kita perlu mengkaji ulang anggaran ini agar semua program berjalan lancar tanpa mengorbankan program kesejahteraan rakyat," pungkas legislator dari NTT itu.
