Tiger.Web.id - Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka resmi membentuk dan melantik para menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Peneliti senior LSI Denny JA, Ade Mulyana pun menilai komposisi Kabinet Merah Putih yang gemuk jangan melulu dipandang negatif.
Jika dilihat dari sisi positif, kabinet ini merupakan kemampuan akomodir semua golongan sehingga diyakini bisa menjaga situasi kondusif politik bangsa.
“Dari sisi positif, kabinet ini mewakili kepentingan-kepentingan besar partai politik, sehingga stabilitas nasional kemungkinan akan kondusif,” kata Ade saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Jumat (25/10/2024).
Baca juga: Prabowo Buka Acara Pembekalan Anggota Militer di Akmil Magelang
Ade juga menyoroti latar belakang para menteri yang dilantik beberapa waktu lalu di Istana Kepresidenan. Menurutnya, beberapa menteri yang berasal dari profesional sangat diharapkan dapat memimpin lembaga kementeriannya dengan baik dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Dengan struktur masyarakat Indonesia yang majemuk dan besar, tentunya dibutuhkan pula para pembantu presiden yang jumlahnya tidak sedikit,” ucapnya.
“Semoga minimal dalam 100 hari ke depan, banyak gebrakan-gebrakan positif yang dilakukan oleh kabinet ini. Bila dijalankan dengan benar, jumlah menteri yang banyak ini justru menjadi kekuatan sendiri untuk menyejahterakan rakyat,” kata Ade menambahkan.
Secara terpisah, Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyebut anggapan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka gemuk tak sepenuhnya benar. Sebab, koalisi pendukung dua presiden sebelumnya jauh lebih gemuk.
Dia menjelaskan, koalisi pemerintahan yang dibentuk Prabowo setelah Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 tidaklah gemuk, tetapi secara jumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih memang menunjukkan jumlah yang paling banyak dibanding periode presiden sebelumnya.
Baca juga: Yusril Sebut Tragedi 98 Bukan Pelanggaran HAM Berat, Mahfud MD dan Komnas HAM Beri Tanggapan
"Sebenarnya dibandingkan periode pertama Jokowi, periode pertama dan kedua SBY, situasinya tidak gemuk, juga tidak terlalu kecil hanya sekitar 70 persen," kata Arya dalam diskusi bertema "Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan" di Auditorium CSIS, Jakarta, Jumat (25/10/2024).
Arya mengatakan, setiap presiden tentu menginginkan pemerintahannya berjalan stabil dengan menggalang dukungan dari parlemen, agar program yang dicanangkan bisa berjalan.
Jika merujuk hal ini, maka sejatinya koalisi pemerintahan Prabowo tidak gemuk berdasarkan angka 69,14 persen dari hasil koalisi pemerintahan yang didapatkan oleh gabungan partai politik peraih kursi DPR pada periode 2024-2029.
Bila melihat periode pertama Presiden SBY pada 2004, koalisi pemerintahan tercatat 74,18 persen, begitu juga dengan periode kedua yang tidak jauh beda yakni 75,54 persen.
Sedangkan di periode pertama Jokowi, koalisi pemerintahan tercatat 68,93 persen dan periode selanjutnya sebanyak 91,30 persen.
"Jadi koalisi pemerintahan Prabowo okelah di angka 69 persenan, tetapi memang yang gemuk itu adalah jumlah menterinya," ujar dia.
