Sejumlah calon kepala daerah yang maju di Pilkada serentak 2024 dari berbagai daerah di Indonesia ramai-ramai mengunjungi mantan Presiden Jokowi di Jalan Kutai Utara 1 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo.
Dari hasil penelusuran dan pantauan di lapangan, ada 22 calon kepala daerah baik cagub, cawagub, cabup maupun cawabup yang sudah sowan dan bertemu Jokowi
Mereka mulai datang sejak Jokowi purna tugas sebagai presiden, 20 Oktober 2024 lalu hingga saat ini.
Kedatangan para calon kepala daerah tersebut mendapat berbagai respon, seperti untuk minta doa restu dan dukungan dari mantan Wali Kota Solo. Tak sedikit yang minta agar Jokowi bisa ikut kampanye.
Pengamat Politik UNS, Abdul Hakim melihat yang pertama itu sebagai bentuk deklarasi kesetiaan mereka ke Jokowi. Bahwa para calon kepala daerah ini menyatakan diri secara jelas kepada publik sebagai orangnya Jokowi.
"Dengan harapan akan menjadi alasan mendapatkan berkah elektoral. Karena kita lihat Pak Jokowi ini approval ratingnya tinggi, terakhir itu diangka 75 persen, bahkan dibeberapa daerah di Indonesia Timur, Jawa Timur sangat diterima," kata dia saat dihubungi Suara.com, Selasa (5/11/2024).
Abdul Hakim menyebut mereka berharap mendapatkan limpahan dari para pendukung dan simpatisan Jokowi. Pendukung Jokowi itu bukan hanya dalam arti relawan Jokowi tapi selama ini basis terbesarnya adalah masyarakat kelas bawah yang mendapatkan manfaat dari berbagai program bantuan sosial, sehingga selama ini selalu mendukung Jokowi.
"Saya pikir ini langkah strategis saja untuk mendapatkan efeknya walaupun Pak Jokowi sudah bukan lagi sebagai presiden," ungkapnya.
Abdul Hakim menilai ini juga sebagai konsolidasi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Karena selama ini bisa dilihat beberapa calon dari KIM mendapatkan tantangan yang serius.
"Sebagai contoh di Jateng ternyata dari hasil Litbang Kompas terakhir justru Pak Lutfhi sedikit ketinggalan dari Pak Andika. Jadi ini perlu dukungan yang kuat dari sosok seperti Pak Jokowi," kata dia.
"Kemudian juga Jatim walaupun relatif sudah aman tetap banyak simpatisan di sana. Di Jakarta bahkan Ridwan Kamil sudah mulai tersalip oleh Pramono Anung-Rano Karno, jadi balik lagi semua ujungnya adalah memperkuat simpati dan dukungan untuk memenangkan pilkada nanti," lanjutnya.
Menurutnya Jokowi pastinya punya kepentingan jangka panjang agenda politik. Beliau secara nasional masih sangat besar, kemudian yang menjadi faktor krusial Jokowi ini sosok tokoh politik yang tidak punya partai politik.
"Jadi tidak ada mesin politik yang menjamin kelanggengan pengaruh politiknya. Yang bisa dia lakukan adalah memimpin pengaruh melalui para kepada daerah, jadi dengan memberikan dukungan semacam ini artinya ada investasi politik kepada kepala daerah, kalau mereka menang maka tetap harus mendukung agenda politik Pak Jokowi," papar dia.
Abdul Hakim mengakui mekanisme politik di Indonesia akhir-akhir ini masih memakai sistem balas budi. Sudah ada semacam role model, bisa dilihat kemarin pasca pilpres, Prabowo Subianto sikapnya kalau istilah jawanya 'mikul duwur mendem jero.'
"Jadi semua calon kepala daerah yang mengharapkan dukungan Pak Jokowi, kira-kiranya sudah punya referensi seperti itu. Konsekuensi kedepannya seperti apa," jelasnya.
Abdul Hakim mengatakan ini juga Jokowi punya kepentingan memastikan pemerintah Prabowo-Gibran itu stabil. Problemnya kalau dilihat approval rating atau berkaca dari pilpres kemarin, Prabowo hanya dipilih oleh sedikit lebih besar dari 50 persen penduduk Indonesia.
"Dari segi legitimasi politik itu tidak terlalu kuat apalagi kalau mengambil kebijakan-kebijakan yang beresiko tinggi. Kan ada dua agenda besar yang ingin diusung Pak Prabowo, yakni makan siang gratis dan food estate. Itukan dua hal yang membutuhkan dana yang besar dan bisa menimbulkan polemik yang lumayan hangat di masyarakat, kalau tidak diantisipasi dengan baik itu mudah sekali dikapitalisasi untuk narasi oposisi," tandas dia.
"Dalam konteks ini Pak Jokowi punya kepentingan memberikan legitimasi politik tambahan kepada pemerintahan Prabowo baik secara langsung maupun menebarkan pengaruh di kepala daerah," pungkasnya.
