Debat Pilkada Sumatera Utara antara pasangan calon gubernur Bobby Nasution-Surya dan Edy Rahmayadi-Hasan Basri berlangsung panas di Hotel Santika Dyandra, Kota Medan, Rabu (6/11/2024) malam.
Ketegangan meningkat saat kedua pasangan calon saling 'serang' mengenai isu banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera Utara.
Perdebatan dimulai pada sesi tanya jawab, di mana Surya, wakil dari Bobby, mempertanyakan janji Edy Rahmayadi untuk mengatasi masalah banjir di Sumut pada tahun 2022.
"Pak Edy, setelah dilantik tahun 2019 sebagai gubernur, bapak telah berjanji banjir di Sumut akan selesai dan diatasi pada tahun 2022, tapi sampai mengakhiri masa jabatan bapak, banjir belum bisa teratasi," ujar Surya.
Hasan Basri, sebagai respons, mengakui bahwa permasalahan banjir di Sumut masih ada.
Namun, ia menekankan pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Edy Rahmayadi telah melakukan berbagai upaya konkret untuk mengatasi masalah ini.
"Permasalahan banjir ini dilakukan secara bersama dengan stakeholder penanganan banjir, di mana ada Kementerian Pekerjaan Umum dan BPBD yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota," jelas Hasan.
Mendengar tanggapan tersebut, Surya merasa tidak puas.
Ia menegaskan, meskipun penanganan banjir bukan sepenuhnya wewenang gubernur, gubernur tetap memiliki tanggung jawab untuk menepati janji politiknya.
"Memang ada PU dan BPBD, tapi komandannya ini kan gubernur. Janji gubernur setelah dilantik adalah bahwa dalam dua tahun banjir di Sumut bisa selesai. Ini yang kami pertanyakan, di mana sampai saat ini banjir masih tetap ada," beber Surya.
Dalam kesempatan yang sama, Bobby mengakui bahwa masalah banjir di Medan juga belum teratasi.
Namun, ia menegaskan bahwa telah melakukan langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Di Medan masih banjir, tapi kami sampaikan tanpa mengurangi rasa hormat kepada pendahulu kami. Kota Medan baru punya master plan drainase tahun 2022, kami yang buat," ujarnya.
Bobby juga mengungkapkan bahwa saat rapat dengan Edy Rahmayadi, mereka telah membebaskan lahan untuk pelebaran Sungai Badera.
"Provinsi sampai saat ini tidak membebaskan Badera, itu di mana peran provinsinya?" tanya dia.
Menanggapi pernyataan Bobby, Edy menjelaskan, penanganan banjir memerlukan berbagai mekanisme, terutama dalam pengelolaan sungai.
"Sungai itu untuk pendalamannya punya PU, bagian luar rumah-rumah yang berada di garis padat sungai itu punya menteri kehutanan. Makanya ada BWS yang menangani," jelas Edy.
Edy kemudian mengkritik kubu Bobby-Surya yang kerap menyalahkan pemerintah provinsi terkait penanganan banjir.
"Jangan selalu suka menyalahkan. Kami sudah merencanakan dan rapat, tapi skala prioritas ini yang harus dilaksanakan," ujarnya.
Ia juga meminta Bobby untuk memahami mekanisme penanganan banjir.
"Kabupaten dan kota juga ikut melakukan pemagaran masyarakat di pinggir sungai. Inilah kolaborasinya, bukan kolaborasi yang bisa ditangani, untuk inilah harus belajar dulu, untuk memimpin di daerah ini," tandas Edy.
