Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali sosialisasikan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Pada Pilpres lalu, Sirekap menjadi alat bantu berbentuk server yang akan mempermudah proses pemungutan dan perhitungan suara saat pemilu.
Komisioner KPU Betty Epsilon memastikan kalau Sirekap telah dilakukan sejumlah perbaikan. Sehingga sistem kerjanya diharapkan bisa lebih baik dibandingkan saat Pilpres 2024.
"Alhamdulillah sudah mengalami beberapa perbaikan setelah mendapatkan masukan termasuk dari sidang Mahkamah Konstitusi yang lalu. Dan sebelum ini kami produksi kembali untuk diperbaiki. Kami melakukan beberapa kali FGD dengan para pakar agar Sirekap ini bisa lebih bermanfaat untuk keberlangsungan Pilkada 2024," kata Betty ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).
Perubahan yang dilakukan mulai dari bentuk yang memang sangat mempengaruhi cara kerja Sirekap.
Betty menyebutkan, beberapa formulir Sirekap yang baru sudah ditambahkan marker pada kolom dan baris. Sehingga konversi bisa menjadi lebih cepat ke dalam sistem informasi situs Sirekap.
Kalkulator pada sistem dibuat lebih akurat untuk melihat karakter angka. Hal itu untuk antisipasi apabila ada kesalahan perhitungan, server akan langsung mengeluarkan tanda alert.
"Sudah ada aritematika guard, guard itu penjaga. Jadi kalau misalnya 1 tambah 1 itu bukan 2, maka akan ada alert warna merah dan warna kuning dalam sistem sirekapnya mobile yang dipegang oleh KPPS. Lalu untuk beberapa hal yang lain, antara lain adalah ada fitur sekarang perbaikan yang bisa dilakukan oleh KPPS. Jika apa yang dilihat mata itu berbeda dengan ada yang di form C hasilnya," tutur Betty.
Untuk daerah pedalaman yang masih kekurangan akses internet, KPU lebih mengoptimalkan penggunaan Sirekap offline dengan mengirim salinan data PDF melalui bluetooth.
Betty mengungkapkan, KPU daerah Papua Pegunungan dan Papua Tengah termasuk wilayah dengan area blind spot paling banyak.
Karenanya di sana akan lebih banyak penggunaan Sirekap offline. Daripada itu, menurut Betty, tantangan lebih besar terjadi pada wilayah yang menggunakan noken.
"Ketika noken kan harus disadur ke C-hasil dan kami minta komitmen teman-teman KPU provinsi di sana agar C-hasil ini dapat terdokumentasi dan kemudian bisa masuk ke dalam server kita," ujarnya.
