Founder LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim, menyatakan pandangannya terkait potensi pemberantasan mafia hukum dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Alvin mengungkapkan keraguannya bahwa Prabowo mampu secara efektif mengatasi mafia hukum di instansi seperti Kejaksaan Agung, Polri, hingga Mahkamah Agung.
Keraguan Alvin tersebut didasarkan pada komposisi kabinet saat ini yang, menurutnya, masih melibatkan sejumlah oknum yang dianggap memiliki kepentingan dalam praktik mafia hukum. Meskipun demikian, ia tidak menyebutkan secara rinci siapa saja oknum yang ia maksud.
"Saya memilih Prabowo pada Pilpres 2024 karena berharap adanya perubahan. Namun, bukannya perubahan yang diharapkan, justru muncul penunjukan sejumlah menteri yang menambah kompleksitas," kata Alvin dalam acara di Hotel Mercure, Lampung, pada Senin (11/11).
Alvin juga mengomentari beberapa menteri yang baru diangkat dalam kabinet ini, termasuk Menteri Hak Asasi Manusia dan Imigrasi, serta beberapa pernyataan pejabat terkait isu HAM yang dinilainya menimbulkan polemik.
Sebagai contoh, Alvin menyebutkan respons Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan bahwa peristiwa reformasi 1998 bukanlah pelanggaran HAM. Menurut Alvin, pernyataan ini menunjukkan adanya potensi kurangnya perhatian terhadap isu HAM sebagaimana yang sebelumnya diakui oleh Komnas HAM.
Lebih lanjut, Alvin menyoroti pengangkatan mantan Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan atau Iwan Bule, sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero. Ia menilai keputusan ini kurang tepat mengingat sejumlah tantangan yang dihadapi sepak bola nasional di bawah kepemimpinan Iriawan sebelumnya.
“Kemudian Pak Prabowo juga mengangkat Iwa Bule jadi Komut Pertamina, itu mantan Jenderal polisi yang pernah menjadi Ketua PSSI. PSSI rusak karena dia banyak mafia di sepak bola karena dia, mau jadi apa ini pemerintah kalau seperti ini,” tuturnya.
Alvin menyayangkan penunjukan beberapa figur ini, sebab menurutnya memberikan sinyal bahwa tantangan dalam memberantas mafia hukum dan mengatasi berbagai persoalan hukum lainnya masih akan berlangsung.
