Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, menyampaikan pandangannya tentang alasan Indonesia belum berhasil menjadi negara maju. Dia menyoroti dua faktor utama yang menjadi kendala, yaitu tata kelola dan sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah.
Pratikno menegaskan bahwasannya Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju, terutama dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Namun, dia mengatakan bahwa potensi ini belum sepenuhnya dapat dioptimalkan akibat lemahnya tata kelola diberbagai sektor.
“Seharusnya Indonesia itu bisa mandiri menjadi negara makmur karena kita dimodali sumber daya alam yang sangat kaya. Tetapi mengapa kita belum mampu menjadi negara maju? Salah Satunya adalah tata kelola,” kata Praktikno, pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024, Bogor, Kamis (7/11/2024).
Selain tata kelola, Pratikno menekankan masalah kualitas SDM juga menjadi tantangan besar. Dia menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih memiliki kompetensi yang rendah, yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan daya saing.
“Masyarakat kita mayoritas masih memiliki kompetensi rendah, sehingga kurang produktif, tidak kompetitif dan tidak mampu mendongkrak pembangunan ekonomi,” ujarnya.
Dia juga menyebut aspek kesehatan masyarakat turut berperan dalam rendahnya produktivitas. Menurutnya, sekalipun seseorang memiliki kompetensi tinggi, produktivitas tetap akan rendah jika kesehatan tidak terjaga. Oleh sebab itu, dirinya mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat agar Indonesia dapat memiliki SDM yang sehat dan produktif. Dia menambahkan bahwa peningkatan kesehatan akan mengurangi beban anggaran negara.
Selain kompetensi dan kesehatan, Menko PMK menyoroti relevansi sebagai faktor pengembangan SDM yang berkualitas,
“Walaupun pendidikannya tinggi tetapi tidak akan produktif kalau tidak relevan. Relevansi itu menjadi sangat penting. Jadi, bagaimana kita kompetensinya tinggi. Kesehatannya baik, dan relevansinya sesuai,” katanya.
Dalam mengatasi semua kendala tersebut, Pratikno mengajak kerja sama sinergi antara pemerintah pusat daerah dengan berbagai instansi terkait.
Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola negara. Oleh karena itu, pemerintah melalui koordinasi Kementerian PMK berupaya untuk meningkatkan peran orkestrasi dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan. Semua elemen pemerintah dan masyarakat harus berkontribusi berperan dalam koalisi besar.
“Ini menjadi PR kita bersama untuk menjadi bagian dari koalisi besar membangun manusia yang sehat, pintar dan relevan dan berakar pada kebudayaan Indonesia,” tutur Pratikno.
