Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara perihal rencana peningkatan jumlah saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10% oleh Pemerintah Indonesia. Menurut Erick saat ini masih dalam proses pembicaraan.
Hal ini ia terangkan pada sela gelaran penandatanganan perjanjian jual beli logam emas antara PT FI dan PT Aneka Tambang (ANTAM) di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (07/11/2024).
”Oh ini masih dalam status pembicaraan. Kan memang Freeport sendiri mereka kan (mau) bikin planning dulu nih, investasinya berapa, nah dari situ kalau sudah ada angka besarnya baru kita duduk lagi,” kata Erick.
Erick melanjutkan, dari sisi Pemerintah pihaknya terus mengawal proses ini dengan sangat hati hati.
”Gak ada yang alot kan namanya proyeksi, bisnis plan, terus total investasi kan mesti dihitung benar, karena memang kan kami sebagai Wakil Pemerintah ya kita harus memastikan semuanya itu baik, tidak bisa hanya seperti private sector, kalau private sector itu kan secara resikonya mereka akan lebih mudah. Kalau ini kan kita sebagai perusahaan negara harus lebih ekstra hati-hati,” lanjut Erick.
Hal ini juga dibenarkan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, bahwa saat ini baik PTFI dan Pemerintah yang diwakili oleh MIND ID masih terus melakukan pembicaraan intensif terkait rencana tersebut.
”Ini masih dibicarakan,” tutur Tony.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menerangkan bahwa memang Pemerintah berencana meningkatkan jumlah saham PT Freeport Indonesia dari 51% ke 61%. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/10).
”Insya Allah, proses ini kita upayakan selesai paling lambat awal tahun depan, tergantung dari komunikasi PT Freeport," ungkap Bahlil.
Bahlil menerangkan bahwa dalam hal ini Pemerintah tengah menegosiasi tambahan saham 10% itu dengan harga yang serendah-rendahnya, bahkan ada opsi tanpa biaya.
"Kami mengupayakan harga serendah mungkin. Bahkan berpotensi bisa gratis,” lanjut Bahlil.
Bahlil memastikan bahwa perpanjangan ini akan memberikan keuntungan signifikan bagi Indonesia, terlebih dengan kepemilikan pemerintah yang 51%.
"Saya pastikan bahwa perpanjangan ini akan bagus untuk Indonesia. Karena 50% sahamnya itu adalah sekarang milik pemerintah indonesia," tutup Bahlil.
