Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) sekaligus mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan seorang Presiden seharusnya tidak usah berkampanye dalam momen pemilu.
Sebab, pada prinsipnya, Presiden merupakan pemimpin bagi semua golongan sehingga pemilu harus berjalan adil.
Hal tersebut Hadar sampaikan mengenai polemik Presiden Prabowo Subianto yang mengajak warga Jawa Tengah memberikan suara kepada Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jateng.
"Yang ideal sekali, kalau seorang Presiden, sekalipun dia dari pimpinan partai politik, tidak usah lah dia melakukan hal-hal seperti ini. Berkampanye model apapun. Seharusnya begitu. Etika terbaiknya adalah itu. Karena dia sudah jadi pemimpin negara, pemimpin semua golongan. Jadi harusnya dia tidak ikutan, supaya betul-betul pemilihan ini adil," ujar Hadar saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/11/2024).
Ia menjelaskan, ada banyak elemen di bawah Presiden, mulai dari aparat, kepala daerah, hingga ASN. Sehingga, jika Prabowo memohon dukungan untuk Luthfi-Yasin, maka ucapannya itu bisa mempengaruhi orang-orang yang bekerja di bawahnya.
Hadar pun mendorong agar diterbitkan aturan yang jelas melarang Presiden berkampanye.
"Saya kira baiknya begitu. Karena kita sudah terbukti, beberapa saat lalu Prabowo sendiri yang bilang enggak mau ikut-ikutan, tapi ternyata dia lakukan," ujarnya.
"Jadi saya kira untuk konteks Indonesia baiknya dilarang saja. Jadi kalau dia di jabatan lain, ya boleh saja, dia orang parpol. Tapi sebagai seorang presiden, wapres, baiknya itu dilarang lah berkampanye sama sekali," imbuh dia.
Menurut Hadar, aturan mengenai Presiden berkampanye yang berlaku saat ini masih belum tegas.
Sebab, jika seorang Presiden juga merupakan pimpinan partai politik, orang itu boleh berkampanye.
Namun, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan bagi seorang Presiden dalam berkampanye.
"Misalnya saja dengan harus tidak memanfaatkan hal-hal yang terkait dengan fasilitas, atau yang terkait dengan jabatannya. Nah itu misalnya dia harus cuti, tidak boleh gunakan berbagai fasilitas dia sebagai pejabat negaranya. Itu diatur demikian gitu," jelas Nafis.
Lalu, Hadar mendorong Bawaslu untuk melihat kategori kampanye macam apa yang Prabowo lakukan dalam dukungan kepada Luthfi-Yasin ini.
Sebab, kampanye bisa dilakukan melalui berbagai hal, mulai dari pertemuan terbatas, memakai alat peraga, iklan di TV, hingga debat.
"Itu harus dipastikan dulu. Dan saya kira ini yang terpenting sekarang, seharusnya pengawas pemilu kita, yaitu Bawaslu harus segera turun tangan. Dan mempelajari ini. Kalau ini juga buat suatu pelanggaran, maka ini bisa dijadikan temuannya untuk diproses hukum. Jadi artinya tidak perlu menunggu ada yang mengadukan, melakukan pengaduan," paparnya.
Sementara itu, terkait video ajakan Prabowo yang disebut dibuat saat hari libur, Hadar mengingatkan video itu akan selalu ada dan bisa dilihat semua orang.
Menurutnya, meski video ajakan mendukung Luthfi-Yasin dibuat saat libur, namun Prabowo akan dilihat "berkampanye" terus, mengingat videonya bisa diputar setiap hari, bukan hanya saat libur.
"Materi (video) ini kan akan terpasang terus begitu. Tidak di jadwal kampanyenya, tapi akan terus menerus gitu. Jadi ya Presiden itu di rekaman itu, Presiden terus-menerus berkampanye kan jadinya. Nah di situlah menjadi persoalannya menurut saya, ya dia menerabas semua batasan-batasan jadinya," jelas Nafis.
"(Video ajakan membuat) dia (Prabowo) berkampanye terus. Terus dia gimana? Kan ini berbenturan dengan dia harus cuti, tapi dia ada terus. Nah jadi di situlah menjadi aturan secara rinci dan tegas itu ya tidak ada. Jadi ini menjadi agak abu-abu juga," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden ke-8 RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengajak warga Jawa Tengah (Jateng) untuk memberikan suara kepada pasangan cagub-cawagub Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam Pilkada Jateng 2024.
Dukungan Prabowo itu diketahui dari unggahan akun Instagram Ahmad Luthfi, @ahmadluthfi_official, pada Sabtu (9/11/2024) siang.
Dalam video tersebut, Prabowo menyatakan tekadnya untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan memberantas korupsi agar seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati kekayaan bangsa Indonesia.
Oleh karenanya, ia membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Menurut Prabowo, sosok yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.
"Saya bertekad untuk membasmi segala penyelewengan, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Juga aksi-aksi manipulasi, aksi-aksi penipuan oleh semua pihak," ujar Prabowo dalam video.
"Untuk itu, saya butuh dukungan dari provinsi dan dari kabupaten, Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi Jawa Tengah cukup lama," lanjutnya lagi.
Prabowo mengatakan kedua tokoh itu sudah mengabdi cukup lama di Jawa Tengah. Taj Yasin pernah menjabat Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018–2023. Sedangkan Luthfi pernah menjabat Kapolda Jawa Tengah.
"Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama dengan saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat," tambah Prabowo.
Prabowo pun mengajak masyarakat di Jawa Tengah mencoblos Ahmad Luthfi dan Taj Yasin pada Pilkada Jawa Tengah.
Dengan demikian, menurutnya, Indonesia akan memiliki suatu tim yang sangat kuat untuk membawa kemajuan yang sangat cepat baik di Jawa Tengah maupun seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin Maimoen," tuturnya.
