Potensi Mesti Digali, Menteri Yandri Harap BUMDes Tangkap Peluang di Program Makan Bergizi Gratis

inilah.com

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta seluruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk terus berbenah dan menggali potensi agar bisa beradaptasi dengan berbagai tantangan ke depan.

Ia mengatakan, program makan bergizi yang akan dijalankan pemerintah pusat merupakan peluang. Yandri berharap BUMDes bisa menjadi penyuplai bahan baku pangan dalam program makan bergizi Gratis.

"Badan Usaha Milik Desa ini bisa jadi percontohan. Oleh karena itu Bapak Ibu, tolong digali potensi desa masing-masing. Pasar Seluma apa misalkan," kata Yandri dalam keterangan tertulis, dikutip di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

Yandri menjelaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya berperan dalam memberikan dukungan yang memadai bagi pengembangan produk BUMDes. Dukungan ini meliputi bantuan modal usaha, pelatihan, pendampingan, pemasaran digital, hingga platform pemasaran yang dapat dikelola dengan baik. "Apabila desanya bergerak ke arah irama yang sama, maka kita sudah ikut arahan Bapak Presiden Prabowo," ujar dia.

Sebelumnya, Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Ikeu Tanziha pun menyatakan program itu akan menyasar sekitar 15-20 juta anak pada 82 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kami sedang menghitung berapa anak yang akan kita intervensi dari Rp 71 triliun, kurang lebih sekitar 15-20 juta anak. Memang belum seluruhnya anak Indonesia, karena dananya masih terbatas." kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Untuk persiapan pelaksanaan program itu, Ikeu menyebut BGN sudah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga serta UMKM yang akan menyuplai makanan di 82 titik tersebut. BGN juga telah membuat buku dan standar operasional makanan yang perlu

Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya mengatakan program makan bergizi gratis akan melaksanakan tiga metode untuk mencapai target program. Pertama, membangun dapur pusat di setiap wilayah satuan layanan BGN. Kedua, penempatan dapur pusat di sekolah atau pesantren jika jumlah siswanya minimal 2.000 orang.

KABAR TERKAIT

Posting Komentar