Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhammad Misbakhun menegaskan bahwasanya pemerintah wajib memiliki serangkaian kebijakan untuk menarik lebih banyak investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI).
Di mana kebijakan ini meliputi fasilitas seperti tax holiday dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP), yang telah lama menjadi strategi Indonesia untuk menarik minat investor asing.
"Fasilitas ini menjadi daya tarik tersendiri bagi investor, mengingat tingginya persaingan dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand," ucapnya ketika ditemui di kantor DPR RI, Senin (4/11/2024).
Namun, tambahnya, kebijakan pajak yang memberikan insentif bagi investor asing ini sebenarnya tidak secara langsung berhubungan dengan pelemahan rupiah, melainkan lebih ke upaya meningkatkan daya tarik investasi asing.
"Meski begitu, efek jangka panjang dari meningkatnya FDI ini diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa Indonesia, yang nantinya akan membantu stabilisasi nilai tukar rupiah," pungkasnya.
Selain kebijakan fiskal, tambahnya, perubahan undang-undang melalui Omnibus Law juga menjadi sorotan. Beberapa pasal dalam Omnibus Law baru-baru ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang berarti pemerintah dan DPR perlu meninjau ulang bagian-bagian tertentu dari undang-undang tersebut.
"Omnibus Law yang mencakup berbagai sektor seperti ketenagakerjaan, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia," tegasnya.
Dengan adanya revisi ini, lanjutnya, pemerintah diharapkan bisa segera memberikan kepastian terkait peraturan ketenagakerjaan, sehingga bisa lebih menarik bagi investor asing yang ingin beroperasi di berbagai sektor.
