Peluang Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendirikan partai politik (parpol) pasca dipecat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), diperkirakan akan sulit direalisasikan karena sudah tidak punya pengaruh dominan dalam politik nasional sekarang ini.
Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai, kemungkinan pendirian parpol oleh Jokowi tidak pada waktu yang tepat, jika dilakukan usai dirinya pensiun dari jabatannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
"Jokowi tidak akan mau dan berani untuk bersikap membangun partai sendiri, karena masa keemasannya sudah habis dalam karir politik, sudah dua periode jadi presiden," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Jumat, 20 Desember 2024.
Menurutnya, ketenaran Jokowi dalam konstelasi politik semata karena jabatannya, sehingga banyak orang yang menjadi simpatisannya tapi dengan tujuan kepentingan politik.
"Karena nilai jual personal Jokowi bukan bersifat ketokohan layaknya negarawan, melainkan karena pengalaman dirinya saja sebagai mantan presiden. Jokowi populer sekadar sebuah pamor yang ada waktunya untuk meredup," tutur Efriza.
"Dan, Jokowi juga tidak punya massa yang loyal, kecuali masyarakat yang simpatik atas kerja kerasnya semata. Sekeliling Jokowi juga bukan orang-orang non partai, malah orang-orang dari beragam partai dan tidak sepenuhnya loyal sama dirinya, kecuali untuk kepentingan memperoleh kekuasaan saja," sambungnya.
Oleh karena itu, dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) itu meyakini, konstelasi politik saat ini menuntut Jokowi untuk mengikuti parpol lain, apalagi putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi Wakil Presiden pendamping Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi Jokowi dan anak-anaknya akan lebih memilih sebagai pendukung Prabowo Subianto saja. Andai ia memilih terjun politik praktis, disinyalir lebih memilih bergabung bersama partai yang sudah ada," demikian Efriza menambahkan.
